BISAKAH UMKM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DALAM NEGERI?

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan sebuah kategori usaha yang bersifat padat karya dan biasanya dimiliki oleh perseorangan ataupun lembaga yang tidak besar. Meskipun demikian, UMKM telah terbukti memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian nasional.

Banyak orang atau pihak yang masih menganggap remeh persoalan UMKM. Mereka beranggapan bahwa UMKM tidak bisa menghasilkan penghasilan yang menjajikan untuk mereka dan lebih memilih menjadi pekerja di sebuah perusahaan besar. Padahl seperti yang kita ketahui, banyak sekali pelaku UMKM yang sukses meraup keuntungan besar dari bisnis yang mereka jalani.

UMKM sendiri memiliki ciri-ciri yang dapat dengan mudah dikenali, seperti:

  1. Komoditi barang atau jasa yang diperjual belikan dapat berubah-ubah;
  2. Memiliki ruang usaha yang dapat dituju tetapi dapat berpindah-pindah jika dibutuhkan;
  3. Sumber daya manusia yang terlibat biasanya belum cukup terlatih di dunia wirausaha;
  4. Dilakukan atau dijalankan oleh sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan relatif cukup;
  5. Pengaturan keuangan belum tertata rapi, bahkan terkadang masih bercampur dengan keuangan pribadi;
  6. Belum menerapkan sistem administrasi organisasi;
  7. Terkadang belum mendapatkan akses peminjaman modal ke perbankan, melainkan kepada lembaga keuangan konvensional seperti koperasi dsb.

Kendala UMKM yang pertama memang adalah akses izin permodalan dan perizinan yang masih rumit. Di era orde baru, pemerintah lebih condong memberi keleluasaan kepada perusahaan-perusahaan besar. Namun, setelah era reformasi, pemerintah di setiap masa pemerintahannya memberikan perhatian khusus kepada UMKM di seluruh Indonesia.

UMKM sendiri bahkan telah menjadi juru penyelamat Indonesia pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997-1998. Ketika banyak perusahaan besar tumbang karena tidak kuat menghadapi krisis moneter, UMKM malah berjalan seperti biasa tanpa kendala dan mampu menolong perekonomian Indonesia dari jurang resesi pada saat itu.

Di tahun 2015 sendiri, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan setiap lembaga perbankan untuk mengalokasikan dana mereka sebesar 5% untuk permodalan UMKM. Lanjut pada tahun 2018, aturan tersebut ditingkatkan menjadi sekitar 20% dana harus dialokasikan untuk peminjaman permodalan UMKM.

UMKM sendiri pada saat ini jumlahnya meningkat drastis dan menjadi kategori terbanyak pada jenis usaha dibandingkan kategori usaha lainnya. Bahkan UMKM sendiri telah menyumbang 61,7% dari total PDB Indonesia. Dengan jumlah UMKM yang banyak, tentunya hal ini harus disambut dengan baik, karena banyak pelaku usaha yang mulai menyadari kelebihan dan manfaat dari UMKM itu sendiri.

Pemerintah sendiri pun telah memudahkan pelaku usaha untuk mendaftarkan usaha mereka menjadi UMKM melalui situs daftar UMKM online seperti OSS. Selanjutnya, pemerintah Indonesia juga telah menyediakan wadah untuk perluasan akses pasar UMKM seperti situs PaDi UMKM atau Pasar Digital UMKM.

Situs PaDi UMKM merupakan situs jual beli online yang bisa memungkinkan UMKM untuk memasarkan produk atau jasa mereka kepada msayarakat luas. Selain itu, situs ini juga tentunya bisa memungkinkan UMKM untuk menawarkan produk dan jasa mereka kepada BUMN di seluruh Indonesia. BUMN pun telah diwajibkan untuk mengalokasikan dananya untuk berbelanja kepada UMKM melalui situs PaDi UMKM ini.

Dengan begitu, sinergi antara BUMN dan UMKM tentunya dapat meningkatkan perekonomian Indonesia ke depannya!